Sebagaimana layaknya warga benua Asia lainnya, beras merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi masyarakat Indonesia. Sayangnya, kini beras bagi sebagian masyarakat Indonesia sudah menjadi suatu barang yang langka dan mahal. Apabila pada masa Orde Baru Indonesia pernah mendapat penghargaan dari FAO karena berhasil berswasembada beras, maka sebaliknya sekarang Indonesia telah kembali menjadi negara pengimpor beras.
Terjadinya krisis ekonomi di tahun 1998 lalu memang telah menjungkirbalikan keadaan ekonomi masyarakat. Larinya invetasi asing, likuidasi sejumlah bank serta pembatalan sejumlah penanaman modal dalam negeri ketika itu, telah memicu lonjakan angka pengangguran dan jumlah keluarga miskin. Konsekuensi akhirnya tentu pada penurunan daya beli. Sampai akhir tahun 2004 setidaknya ada empat aspek menarik yang bisa dicermati dari masalah beras tersebut.
Pertama, produksi beras nasional. Menilik data yang dirilis oleh BPS menjelang akhir tahun 2004 lalu, menunjukan bahwa produksi padi tahun 2004 hanya sebesar 54,1 juta ton gabah kering giling (GKG). Apabila hendak dibandingkan dengan tahun 2003, maka produksi tersebut naik sekitar 3,6 % atau sekitar 1,9 juta ton GKG. Kondisi tersebut secara umum disebabkan adanya peningkatan luas panen, yaitu dari 11,5 juta hektar pada tahun 2003 menjadi 11,9 juta hektar pada tahun 2004.
Kedua, soal impor beras. Menyimak perdagangan komoditas beras saat ini, data dari Comtrade-UNCTAD (Commodity Trade Statistics-United Nations Conference Trade and Development) menyebutkan bahwa total nilai ekspor untuk komoditas ini selama periode 2002-2004 mencapai $ 13,6 milyar AS. Sedangkan nilai impornya sebesar $13,8 milyar AS. Data tersebut setidaknya telah menunjukan kepada kita bahwa beras adalah komoditas yang langka di pasar internasional. Masih berdasarkan data yang sama, perdagangan komoditas beras dunia selama periode tersebut memang masih didominasi oleh Amerika Serikat. Nilai ekspornya pada tiga tahun tersebut hampir mencapai $ 3 milyar AS. Nilai tersebut setara dengan 22% dari total ekspor beras seluruh dunia periode tersebut. Meski demikian, untuk tahun 2004 perdagangan beras dunia didominasi oleh India yang menguasai 30% ekspor beras dunia dengan nilai hampir sebesar $ 1,5 milyar AS.
Posisi Indonesia sendiri, dalam perdagangan beras dunia adalah importir beras terbesar Thailand. Pada tahun 2003 saja ekspor beras Thailand ke Indonesia sebanyak 647,14 juta kg atau setara dengan $1,8 milyar AS. Nilai tersebut sama dengan 7,5% dari keseluruhan ekspor beras Thailand ke seluruh dunia. Pada tahun 2004 India mengekspor beras ke Indonesia sebanyak 123.050 kg dengan nilai $28.037 AS. Sedangkan ekspor beras Amerika Serikat ke Indonesia mencapai 40,6 juta kg dengan nilai $ 13,8 juta AS. Secara keseluruhan, sejak tahun 2000 impor beras Indonesia dari seluruh dunia memang mengalami penurunan, meski sempat naik di tahun 2002 sebagai akibat dikeluarkannya Inpres nomor 9 tahun 2002 tentang penetapan kebijakan perberasan. Melalui inpres tersebut pemerintah saat itu menetapkan kebijakan untuk melakukan impor beras. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mendukung program beras untuk masyarakat miskin.
Ketiga, dari kebijakan impor tersebut, soal berikutnya yang harus dipahami adalah dinamika dari tingkat konsumsi beras domestik. Berdasarkan data BPS, tahun 2002 konsumsi beras pertahunnya mencapai 115,5 kg per kapita. Tahun 2003 turun menjadi 109,7 kg per kapita per tahun. Sampai dengan tahun 2005 lalu, konsumsi beras telah mencapai 139,15 kg per kapita per tahun. Lebih tinggi sedikit dibandingkan tahun 2004 yang mencapai 138,81 kg perkapita pertahun. Data ini sebenarnya menunjukan bahwa konsumsi beras masyarakat Indonesia masih tergolong relatif cukup tinggi. Dengan kata lain, masyarakat Indonesia masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap produk beras. Hal tersebut menjadikan isu pangan terutama beras masih menjadi persoalan strategis dan sensitif dalam melihat setiap kebijakan yang ditempuh pemerintah saat ini. Artinya, efisiensi dan efektifitas sebuah kebijakan dapat juga dapat dinilai dari seberapa besar kemampuan masyarakat sekarang untuk bisa memenuhi kebutuhan pangannya.
Keempat, jumlah angka pengangguran dan keluarga miskin. Salah satu dampak sosial dari terjadinya krisis ekonomi adalah meningkatnya angka pengangguran dan penduduk miskin. Berdasarkan data BPS serta ramalan Bappenas angka jumlah pengangguran telah mengalami kenaikan yang tinggi. Kalau pada tahun 1996 dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 7,8% tingkat pengangguran terbuka hanya 4,3 juta orang, maka sampai Februari 2005 dengan pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai kurang dari 5,5% jumlah penganggur terbuka telah mencapai lebih dari 10,5 juta orang.
Pada saat yang bersamaan data BPS menunjukan bahwa masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan melonjak dari 22,5 juta orang di tahun 1996 menjadi 98,8 juta di tahun 1998. Data Susenas tahun 2003 menyebutkan bahwa hampir 20 juta atau 40% keluarga di Indonesia masuk pada golongan prasejahtera. Dari jumlah tersebut, yang menerima program beras untuk masyarakat miskin (raskin) tidak lebih dari 9 juta keluarga atau kurang dari 44%. Sedangkan untuk yang menerima sembako gratis hanya 450 ribu keluarga atau sebesar 2,3% saja.
Terkait dengan tingkat konsumsi beras masyarakat, data Susenas BPS menunjukan bahwa ada penurunan konsumsi beras. Terutama pada kelompok masyarakat miskin. Tahun 2003 pada masyarakat dengan pengeluaran per kapita bulanannya kurang dari Rp 60.000 sebesar 28,9%. Pada tahun berikutnya persentase tersebut telah turun menjadi 26,1%. Kondisi serupa juga terjadi pada kelompok masyarakat dengan pengeluaran perkapita bulanannya diatasnya.
Penurunan tersebut juga diikuti oleh meningkatnya konsumsi jenis makanan lain seperti ikan serta telur dan susu. Misalnya untuk kelompok masyarakat yang sama, yang mengkonsumsi ikan naik dari 5,79% di tahun 2003 menjadi 5,83% di tahun 2004. Begitu pula dengan telur dan susu yang naik dari 1,8% menjadi 2,4%. Artinya, bahwa pada dasarnya selama dua tahun terakhir, telah terjadi pergeseran pola konsumsi makanan masyarakat.
Pergeseran jenis makanan yang dikonsumsi terutama oleh masyarakat menengah bawah seperti ditunjukan oleh data di atas, memang sejenak memperlihatkan bahwa setidaknya sampai akhir tahun 2004 lalu masih terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun dari berbagai aspek di atas satu hal yang harus diingat ialah sampai dengan akhir tahun 2004 pemerintah masih menahan untuk tidak menaikan harga BBM. Lantas bagaimana yang terjadi setelah pemerintah menaikan harga BBM?
Lonjakan inflasi
Sepanjang tahun 2005 lalu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menaikan harga BBM sebanyak dua kali. Seperti telah banyak diperkirakan, kebijakan tersebut telah berdampak kepada melonjaknya tingkat inflasi. Seperti dilaporkan oleh BPS, setelah kenaikan harga BBM pertama di awal Bulan Maret 2005, tingkat inflasi year on year untuk bulan tersebut mencapai 8,8%. Namun ketika pemerintah kembali memutuskan untuk menaikan harga BBM sejak awal Oktober 2005, tingkat inflasi year on year Oktober melonjak tinggi hingga mencapai 17,9%. Hal ini jelas berpengaruh kepada tingkat kualitas hidup masyarakat. Terutama yang terkait dengan masalah pangan.
Mencermati soal kebutuhan pangan, analisis ini mau kembali berangkat dari persoalan produksi beras. Pada tahun 2005 lalu data BPS menyebutkan bahwa produksi padi tahun 2005 (Ramalan III) diperkirakan sebesar 53,98 juta ton gabah kering giling (GKG). Tingkat tersebut turun sebesar 104 ribu ton atau sekitar 0,19% dibanding tahun sebelumnya. Penurunan luas panen ini antara lain disebabkan kekeringan pada akhir subround III, yaitu pada periode September-Desember tahun 2004. Selain itu penurunan luas panen juga disebabkan meningkatnya luas lahan puso antara bulan Januari-Agustus tahun 2005. Sementara, khusus di Propinsi NAD penurunan luas panen lebih diakibatkan oleh rusaknya infrastruktur pertanian akibat bencana tsunami.
Menurunnya kemampuan produksi beras nasional ini cepat atau lambat jelas akan mengganggu stabilitas harga. Karena bagaimanapun hal tersebut berdampak pula kepada pasokan beras di masyarakat. Padahal kondisi tersebut dengan asumsi tidak ada aksi penimbunan di tingkat pedagang. Celakanya, mulai sejak akhir tahun 2005 hingga awal tahun 2006 ini, berbagai bencana seperti banjir datang silih berganti di beberapa daerah. Termasuk sentra-sentra produksi beras seperti Karawang. Jadi sebenarnya tidak terlalu mengherankan apabila harga beras terus mengalami kenaikan.
Pemerintah sendiri pada Januari 2006 lalu telah memutuskan untuk melakukan impor beras. Hal tersebut sudah tentu mendapat reaksi dari pihak legislatif. Terlepas dari apa yang menjadi latar belakang dikeluarkannya kebijakan tersebut serta reaksi DPR, kebijakan untuk mengimpor beras adalah bukti kongkrit dari kegagalan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara subsisten. Karenanya, di masa depan diperlukan sebuah strategi kebijakan pangan yang dapat menjamin pemenuhan salah satu kebutuhan dasar tersebut secara swadaya. Namun untuk dapat mencapainya sekali lagi dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Sistem desentralisasi sebenarnya telah memberikan kesempatan bagi-tiap-tiap pemerintah daerah untuk bisa mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri tanpa lagi banyak tergantung pada pusat. Sayangnya, tidak banyak pemerintah daerah bisa dan mau melakukannya.
Kalau kini muncul pendapat bahwa sudah perlu dilakukan diversifikasi pangan pengganti beras, mungkin tidak terlalu salah. Namun diversifikasi sebagai sebuah upaya untuk merubah pola makan adalah sebuah bentuk “pelarian” dari kenyataan. Sebab inti persoalannnya bukanlah pada pola makan. Tetapi lebih kepada cara meningkatkan daya saing beras lokal di pasar domestik. Melalui peningkatan daya saing, akan mendorong petani untuk bisa meningkatkan produksi berasnya. Pada titik inilah strategi pangan dibutuhkan. Dengan segala keterbatasan anggaran negara (APBN) pemerintah pusat seharusnya bisa lebih mendorong daerah untuk mau berusaha meningkatkan produksi berasnya. Tentunya dengan catatan bahwa makanan pokok daerah itu adalah nasi. Bahkan sebenarnya kalau mau, meski bukan makanan pokoknya, upaya peningkatan produksi beras juga dapat digunakan sebagai salah satu komoditas dalam perdagangan untuk tingkat regional.(Nugroho Pratomo/ Peneliti Inrise & Litbang Media Group).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar