Bagi sejumlah kalangan data kemiskinan dan pengangguran tersebut memang menimbulkan perdebatan baru. Karena yang disampaikan adalah data lama hasil penelitian BPS awal 2005. Akibatnya data tersebut tidak menunjukkan akibat ekonomi dari kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Oktober 2005.
Tanpa bermaksud mengabaikan persoalan pentingnya akurasi data, tinjauan ekonomi kali ini, sebenarnya tidak mau terjebak lebih dalam pada perdebatan tentang aktualitas data kemiskinan yang dipublikasikan BPS. Namun yang jauh lebih penting lagi ialah bagaimana menciptakan sebuah skema pembangunan yang mampu meningkatkan kualitas manusia Indonesia (human development).
Pertumbuhan vs kemiskinan
Adalah benar bahwa mungkin hampir tidak ada satupun negara di dunia ini yang akan terlepas dari persolan kemiskinan. Satu hal yang paling mungkin dilakukan tentunya adalah bagaimana menciptakan agar kesenjangan antara yang kaya dan miskin tidak terlalu jauh. Namun untuk mencapainya diperlukan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih komprehensif.
Perubahan paradigma pembangunan dunia sejak awal dekade 1990an, memang telah memaknai pembangunan lebih dari sekedar tingkat pertumbuhan ekonomi. Sebab pada kenyataannya pembangunan yang semata didasarkan pada indikator ekonomi (economic development) lebih sering menimbulkan banyak distorsi. Begitu pula dengan perhitungan laju pertumbuhan ekonomi yang juga tidak cukup mampu menunjukan pembangunan kondisi sosial ekonomi secara lebih riil. Akibatnya, di tengah tingginya pertumbuhan ekonomi, persoalan kemiskinan lebih sering menjadi persoalan yang bersifat laten. Terutama bagi negara-negara berkembang.
Menilik pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia, kondisi yang terjadi selama Orde Baru telah memberikan pelajaran yang sangat berharga. Ketika itu semua orang tahu bahwa pada puncaknya di tahun 1995-1996 pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 7% per tahun. Dengan tingkat pertumbuhan tersebut jumlah orang miskin di Indonesia dapat ditekan menjadi 34 juta atau 17,7%. Jika dibandingkan tahun 1976, kondisi tersebut jelas jauh lebih baik, Sebab dengan jumlah mencapai 54 juta, persentase orang miskin terhadap jumlah penduduk saat itu sebesar 40%.
Namun demikian, data Human Development Report tahun 1998 menunjukan bahwa untuk kondisi tahun 1995, dengan tingkat pendapatan perkapita yang mencapai hampir US$ 4000, nilai HDI Indonesia justru hanya 0,679. Nilai ini bahkan lebih kecil dibandingkan Srilanka yang nilai HDInya mencapai 0,716. Padahal ketika itu PDB per kapita negara tersebut hanya sebesar US$ 3408. Apalagi jika kondisi ini dibandingkan dengan tiga negara ASEAN lainnya yaitu Singapura, Malaysia dan Thailand. Posisi HDI ketiga negara tersebut jelas berada jauh di atas Indonesia. Hal mengartikan pula bahwa pembangunan yang sekedar menekankan kepada pertumbuhan ekonomi tidak cukup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Mencermati berbagai indikator yang menjadi penilaian HDI, maka satu aspek yang patut menjadi perhatian adalah soal pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs). Jika mau kembali kepada definisi kemiskinan, maka ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar ini biasa disebut dengan kemiskinan absolut. Bahkan Jeffry D. Sach dalam bukunya The End of Poverty(2005) mengistilahkan bentuk kemiskinan ini sebagai the extreme poverty. Kemiskinan dalam konteks ini merupakan ketidakmampuan seseorang, suatu keluarga atau sekelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Baik itu dalam soal pangan maupun nonpangan. Dalam soal non pangan ini menyangkut di dalamnya adalah pendidikan dasar, kesehatan, perumahan, serta kebutuhan transportasi. Hal-hal inilah yang seharusnya kini menjadi perhatian utama pemerintah. Mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
Lantas pertanyaannya kini ialah bagaimana sebenarnya persoalan kebutuhan dasar ini selama ini di Indonesia? Pasca krisis ekonomi, persoalan kebutuhan dasar tersebut memang banyak kembali mengemuka. Terlepas dari ketertutupan informasi selama Orde Baru, namun fakta yang ada akhir-akhir ini justru menunjukan terjadinya perluasan kasus-kasus seperti kekurangan gizi dan angka putus sekolah. Masalah-masalah seperti ini memang tidaklah terlalu mengejutkan. Karena seperti telah banyak diduga sebelumnya, krisis ekonomi memang mengancam terjadinya generasi yang hilang (the lost generation).
Celakanya, apa yang kini seringkali menjadi perdebatan justru adalah berbagai aspek atau indikator yang lebih menunjukan kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif ini diukur dari berbagai indikator seperti ketimpangan tingkat pendapatan, bentuk rumah atau hal-hal yang lebih bersifat fisik lainnya. Apalagi jika kemudian hal tersebut hendak dikaitkan dengan keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Tentunya dalam menentukan standar kemiskinan fisik di tiap daerah menjadi berbeda-beda. Oleh karenanya jika mau mengukur kemiskinan relatif tersebut, maka tiap daerah harus bisa menentukan berbagai indikator khusus yang memang menjadi spesifikasi daerahnya. Indikator-indikator inilah yang nantinya menjadi ukuran-ukuran tambahan atau pelengkap dalam menilai apakah seseorang atau keluarga masuk ke dalam kelompok miskin di suatu daerah.
Memang satu hal yang harus disadari dalam konteks pembangunan manusia ini, persoalan keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama. Pada satu sisi di sinilah sebenarnya letak pentingnya aktualisasi sebuah data statistik. Dengan demikian, pemerintah dapat benar-benar menggunakan dana secara lebih terarah sesuai dengan prioritas.
Namun di sisi lain, fakta yang terjadi menunjukan bahwa ada beberapa daerah yang sudah mampu memberikan pelayanan sekolah gratis terutama pada tingkatan SD. Kondisi ini sekaligus memberikan sebuah kenyataan yang menunjukan bahwa pada dasarnya ada kemampuan untuk mampu melaksanakan pembangunan manusia. Begitu pula dengan pelayanan kesehatan gratis pada kelas tiga di rumah sakit. Artinya, meski masih dalam bentuk-bentuk yang terbatas, pemenuhan kebutuhan dasar secara gratis sebagai bagian dari pembangunan manusia masih dimungkinkan untuk dilakukan. Hal ini tentunya dengan berbagai prasyarat adanya keinginan politik serta koordinasi kerja dengan diikuti penegakan hukum yang lebih baik dari pemerintah di pusat dan daerah.
Terkait dengan konteks inilah, maka alokasi anggaran menjadi faktor kunci yang harus menjadi perhatian. Pemberian subsidi secara tidak terarah untuk sektor-sektor diluar kebutuhan dasar adalah sebuah kesalahan besar dalam sebuah program pembangunan manusia. Sebaliknya, dengan melakukan efisiensi anggaran, pemerintah bisa menghindari dari apa yang oleh Sach disebut dengan jebakan fiskal (fiscal trap), yaitu salah satu aspek yang menjadi penyebab kegagalan pemerintah untuk bisa meningkatkan pelayanan barang dan jasa publik.
Akhirnya pada tinjauan ekonomi kali ini sekali lagi hendak menekankan pentingnya pernyelesaian kebutuhan dasar. Sesuai dengan namanya, maka segala sesuatu yang terkait di dalamnya jelas merupakan kebutuhan bagi setiap orang. Baik itu kelompok si kaya maupun miskin. Pemenuhan kebutuhan dasar bagaimanapun juga akan membawa efek multiplier yang amat luas. Melalui pendidikan yang baik misalnya, maka diharapkan setiap orang akan dapat lebih mudah memperoleh akses kepada pekerjaan dan tingkat pendapatan yang lebih baik pula.
Dengan demikian adalah menjadi “tidak terlalu relevan” lagi apakah masih banyak orang yang tinggal di rumah dengan dinding bambu serta berlantaikan tanah. Bahkan lebih luas lagi ada berapakah sebenarnya jumlah penduduk miskin di suatu daerah serta peningkatannya sebagai akibat penerapan sebuah kebijakan. Sebab pada akhirnya selama pemerintah baik pusat dan daerah belum bisa memberikan akses pemenuhan kebutuhan dasar kepada setiap anggota masyarakat, maka itu artinya dalam konteks pembangunan manusia persoalan kemiskinan masih akan terus membayangi. (Nugroho Pratomo/ Peneliti Inrise & Litbang Media Group)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar